MATARAM-Vaksinasi Covid-19 menjadi penyemangat para pengusaha akan peluang kebangkitan. Tak terkecuali pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal.
Namun demikian, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) NTB Bidang UMKM Anas Amrullah mengingatkan, vaksinasi tak serta-merta menjadikan aktivitas perdagangan sektor UMKM berlari kencang. ”Padahal masyarakat umum memegang peran penting membangun pergerakan aktivitas ekononomi,” ujarnya, kepada Lombok Post, Sabtu (9/1).
Kalkulasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, perlu 15 bulan untuk program vaksinasi Covid-19 di tanah air. Artinya vaksinasi baru akan usai Maret 2022.
Menurut Anas, sepanjang kurun waktu tersebut, perlu didorong penerapan health and securities (H&S) di kalangan UMKM. Ini adalah penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Karena sejauh ini UMKM kecil belum seluruhnya menerapkan protokol kesehatan secara sempurna. ”Coba lihat warung-warung atau pedagang kaki lima di pinggir jalan. Beberapa memang ada yang sudah, tapi mungkin tidak sempurna karena mereka juga punya sejumlah keterbatasan,” jelasnya.
Selain edukasi, sertifikasi CHSE khusus UMKM juga diperlukan. Kepercayaan konsumen secara psikologis bisa meningkatkan kunjungan ke tempat-tempat usaha lokal. Dikatakan, sejauh ini pihaknya telah berupaya secara personal. Namun untuk sampai pada tahap sesuai standar kesehatan yang ditetapkan, diperlukan dukungan dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang bisa ditunjuk adalah Dinas Kesehatan NTB. ”CHSE kan pariwisata punya. Sedangkan UMKM bisa didukung Dinkes,” usulnya.
Branding pada penerapan health and securities serta CHSE khusus bagi UMKM, diyakini mampu menjadikan seluruh titik aktivitas ekonomi beroperasi. Ini akan meningkatkan rasa aman konsumen. Syaratnya, fokus dan konsistensi.
”Kita harus bangun dan adaptasi dengan pematangan konsep itu. Untuk menjamin konsumen bahwa mereka datang ke tempat usaha kita yang aman,” tambahnya.
PR selanjutnya adalah menyasar kalangan wisatawan dan masyarakat lokal untuk lebih banyak berbelanja di UMKM. Sarannya, pemerintah perlu membuat platform aplikasi yang bisa mengidentifikasi. Mana saja UMKM yang sudah terverifikasi dan mengantongi sertifikaT CHSE khusus UMKM. ”Dari sini bahkan pelaku UMKM bisa mulai melek digitalisasi,” ujarnya optimis.
Ia menambahkan, perlu ada sanksi yang sesuai jika UMKM enggan bekerja sama. Kebangkitan UMKM diyakini menjadikan eknomi NTB bisa menyongsong pertumbuhan yang lebih baik tahun 2021 ini. Tak hanya bergantung pada vaksinasi semata.
”Kalau sudah bisa diterapkan dan menjadi budaya, ekonomi bisa running segera,” katanya yakin.
Her, salah satu pedagang kaki lima di Loang Baloq mengakui, meski penghasilannya mulai membaik belakangan. Namun tetap belum seperti sebelum pandemi. ”Paling yang datang hanya dari sekitar sini saja. Kalau masyarakat umum jarang ada yang mau belanja di sini,” imbuhnya. (eka/r9)
