Akibat Pandemi, Ekonomi RI Kembali Terpuruk Setelah Krismon 1998

 

JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 tercatat minus 2,07 persen. Angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk sejak 22 tahun terakhir atau setelah krisis moneter 1998.

Seperti diketahui, akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan pada 1998 lalu telah menyeret perekonomian Indonesia hingga mengalami resesi dan mencatat kontraksi hingga 13,16 persen. Bahkan nilai tukar Rupiah terhadap USD saat itu juga tembus 16.650 dari yang awalnya 2.000 per dolar AS.

Krismon 1998 hingga 1999 menjadi tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami berada di zona negatif. Setelah itu, ekonomi Indonesia perlahan semakin membaik setelah digulingkannya rezim Orde Baru yang sudah berkuasa lebih dari tiga dekade.

“Sejak 1998 untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi alami kontraksi karena adanya krismon dan global, dan pada 2020 minus 2,07 persen karena pandemi,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2).

Suhariyanto mengatakan, ekonomi Indonesia masih terjebak di jurang resesi setelah mengalami kontraksi selama tiga kuartal berturut-turut. “Ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan kita juga melihat buruknya dampak pandemi ke seluruh ekonomi,” tuturnya.

Suhariyanto memaparkan, dari 17 sektor lapangan usaha, hanya tujuh yang masih tumbuh positif. Empat yang pertama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,75 persen, jasa keuangan dan asuransi 3,25 persen, sektor informasi dan komunikasi 10,58 persen, serta jasa pendidikan 2,63 persen.

Kemudian, real estate 2,3 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 11,60 persen, serta pengadaan air 4,94 persen. “Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21 persen,” pungkasnya.

sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/05/02/2021/akibat-pandemi-ekonomi-ri-kembali-terpuruk-setelah-krismon-1998/

Share:

Read More

ARTUGO Service Trifecta Masuki Era Digital Layanan Purnajual

JawaPos.com – Memiliki produk rumah tangga yang baik dan mampu menunjang gaya hidup, baik dari sisi kesehatan maupun kepraktisan, adalah idaman untuk setiap orang. Tentunya bukan perkara mudah menentukan brand yang paling sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya, setiap merek menawarkan berbagai keunggulan yang patut menjadi pertimbangan calon pengguna.

Namun demikian, tak melulu melihat keunggulan fitur dan material sebuah produk, konsumen juga sebaiknya tak abai dengan sisi purnajual. Faktanya, tak jarang ketidakpuasan konsumen muncul justru dari layanan purnajual yang seringkali tak sebaik produk yang dibeli. Dengan layanan service yang mumpuni, Konsumen terbebas dari kekhawatiran, pada saat produk memerlukan perbaikan.

Hal inilah yang memantapkan ARTUGO, brand pendatang baru penyedia peralatan rumah tangga, untuk berinovasi menghadirkan layanan purnajual berbasis digital pertama di Indonesia, pada sektor industri peralatan rumah tangga.

Layanan yang dihadirkan dengan nama Service Trifecta ini digagas demi menjamin kenyamanan Konsumen dalam mendapatkan pelayanan prima, bahkan sejak hari pertama membeli produk ARTUGO.

“Nama Trifecta merujuk pada tiga benefit utama sistem purnajual ARTUGO,” ujar Robert Widjaja, CEO PT Kreasi Arduo Indonesia, pemegang merek dagang ARTUGO.

Dijelaskan Robert Widjaja, benefit pertama adalah Digital Warranty, yaitu sistem pendaftaran garansi produk melalui mekanisme digital, di mana Konsumen cukup melakukan scan QR Code pada produk, mengikuti beberapa langkah registrasi, secara otomatis produk akan terdaftar dalam website www.artugo.co.id. Kendala yang biasa terjadi karena hilangnya nota pembelian atau kartu garansi kini tak lagi menjadi persoalan.

Dengan sistem ini pula, Konsumen tak perlu repot menghubungi nomor service center setiap saat memerlukan layanan. Dalam Digital Warranty, telah tersedia fitur untuk meminta perbaikan yang dapat diakses selama 24 jam.

“Digital Warranty berfungsi sebagai jembatan yang akan menghubungan antara ARTUGO dan Konsumennya secara langsung dan terus-menerus. Sekali register, selamanya terdaftar.” tambah Robert Widjaja.

Benefit kedua dalam Service Trifecta adalah hadirnya Service Tracking. Fitur ini dibuat agar konsumen dapat memantau kemajuan proses perbaikan produk ARTUGO miliknya secara transparan dan real time. Dengan demikian Konsumen akan merasa lebih nyaman karena mengetahui dengan pasti bahwa produk ARTUGO miliknya ditangani dengan cepat dan tepat.

Tidak sampai di situ saja, kejutan lain yang diusung oleh Service Trifecta adalah komitmen 7 Days Solution. Saat produk mengalami masalah dan memerlukan perbaikan lebih lanjut, maksimal dalam tujuh hari sejak Konsumen menyampaikan keluhan, ARTUGO akan memberikan solusi mulai dari meminjamkan produk pengganti atau loan unit, hingga mengganti produk bermasalah dengan produk yang baru.

“7 Days Solution bertujuan untuk memastikan Konsumen yang tergabung dalam ARTUGO Family tidak kehilangan fungsi dari produk ARTUGO saat produknya memerlukan perbaikan,” lanjut Robert Widjaja.

Selain inovasi dari sisi purnajual, ARTUGO juga telah melengkapi lini-nya dengan produk-produk dengan fitur dan material terbaik di kelasnya. Terbagi dalam tiga lini produk yaitu Cool Product, Hot Product, dan Hygiene Product, ARTUGO siap memenuhi kebutuhan produk home appliance berkualitas untuk seluruh masyarakat.

“Tidak hanya inovasi produk saja yang kami lakukan, inovasi dari sisi purnajual juga tidak kalah penting, Ini merupakan langkah nyata ARTUGO untuk menuwudkan visi Best Partner For Everyone” pungkas Robert Widjaja.

sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/05/02/2021/artugo-service-trifecta-masuki-era-digital-layanan-purnajual/

Share:

Read More

Intiland Grande Tangkap Peluang Kebutuhan Pekerja WFH

 

JawaPos.com – Pengembang properti komersial, khususnya perkantoran, berusaha meningkatkan penyerapan produk. Berbagai cara dilakukan untuk mengerek okupansi gedung-gedung perkantoran. Salah satunya menghadirkan konsep ruang kerja yang nyaman dan membantu karyawan berfokus pada pekerjaan.

Direktur Pemasaran PT Intiland Grande Harto Laksono optimistis pasar perkantoran di kota-kota besar kembali tumbuh tahun ini. Menurut dia, bagi sebagian orang, work from home justru membuat kinerja mereka terganggu.

“Tidak semua rumah kondisinya mendukung kinerja karyawan. Beberapa malah terhambat saat harus bekerja dari rumah,” ungkap Harto Kamis (4/2).

Dia mengacu pada hasil survei Gensler Research Institute tentang kinerja work from home di Amerika Serikat (AS). Ternyata, produktivitas karyawan yang bekerja dari rumah dengan kondisi tak ideal justru menurun. Sebab, konsentrasi mereka terpecah.

Di sisi lain, para pekerja profesional memang memilih tetap bekerja dari rumah. Biasanya, alasan mereka adalah kesehatan dan kenyamanan.

“Soal kesehatan atau produktivitas itu sama-sama penting. Karena itu, kami coba hadirkan konsep ruang kantor yang fleksibel. Juga lebih banyak ruang terbuka,” kata Harto.

Intiland menghadirkan konsep berkantor 24 jam. Suasana kantor pun dirancang mirip rumah. Itu bakal menarik para pengusaha muda.

“Jadi, kita bawa suasana rumah ke kantor. Tapi, meninggalkan pengalih perhatian dan hambatannya,” ujar Harto. Karena itu, dia mengaku lebih membidik end user ketimbang investor.

Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Realestat Broker Indonesia (AREBI) Jawa Timur (Jatim) Rudy Sutanto menyatakan bahwa perkantoran masih menantang. Sebab, pengusaha muda cenderung bisa bekerja dari mana pun, tidak harus dari kantor atau rumah.

“Kalau rumah tapak dan ruko, peminatnya ada. Tapi, perkantoran masih minim,” ungkapnya. Kantor yang memiliki ruang terbuka, menurut dia, akan jauh lebih diminati.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/05/02/2021/intiland-grande-tangkap-peluang-kebutuhan-pekerja-wfh/

Share:

Read More

Bisnis Ritel Bergantung Daya Beli, Vaksinasi Jadi Satu-Satunya Solusi

 

JawaPos.com – Semua sektor bisnis ikut terpapar akibat wabah pandemi Covid-19. Termasuk bisnis ritel kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman yang berada di supermarket.

Dewan Penasihat Hippindo Tutum Rahanta mengungkapkan, hingga saat ini bisnis di sektor tersebut masih diliputi ke tidakpastian yang tinggi. Sehingga, kebijakan pembatasan yang berdampak pada jam operasional pusat perbelanjaan atau mall membuat industri supermarket di dalam mall juga terpengaruh.

“Semua ketidakpastian masih tinggi, ya satu-satunya cara untuk bertahan adalah menutup toko yang (pendapatannya) jelek,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (3/2).

Tutum mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menemui titik terang kecuali proses pelaksanaan vaksinasi yang berjalan kondusif. Sebab, jika vaksinasi berjalan lancar, maka sektor industri lainnya juga ikut bangkit. Jika sektor industri lainnya bangkit, maka pengangguran dapat menurun dan pendapatan para pekerja juga kembali stabil.

Sebab, kata Tutum, bisnis supermarket yang menyangkut kebutuhan pokok sangat bergantung dari daya beli masyarakat. “Supermarket jadi kebutuhan sehari-hari siapapun pasti perlu. tergantung daya beli,” ucapnya.

Tutup memandang, kebijakan pembatasan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sejenisnya tidak dapat membantu penyebaran Covid-19 yang angkanya masih tinggi.

“Masih belum bisa kita tebak karena pandemi ini tetap belum ada titik terangnya kecuali satu vaksin. Kebujakan PSBB kita masih belum ada tanda-tanda perbaikan,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/bisnis-ritel-bergantung-daya-beli-vaksinasi-jadi-satu-satunya-solusi/

Share:

Read More

Erick Thohir: Pak Presiden Bisiki Saya Agar BSI Bisa Sebagus Logonya

 

JawaPos.com – Menteri Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat berpesan kepadanya agar kinerja bank syariah terbesar yang baru saja diresmikan, yaitu PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (BRIS) bisa sebagus logonya. Pesan itu dia dengar langsung dari Presiden Jokowi saat peresmian BSI.

“Bapak Presiden pada saat meluncurkan (BSI) bisiki saya, Pak Menteri logonya bagus, tapi (saya) titip usahanya juga harus bagus,” ujarnya dalam acara Debut Bank Syariah Indonesia secara virtual, pada Kamis (4/2).

Erick membeberkan, sejak awal pembentukan BSI, dirinya dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo telah merencanakan strategi bisnisnya. Pihaknya tak ingin pembentukan BSI ini sekadar penggabungan tiga bank syariah milik BUMN.

Menurutnya, bank syariah raksasa ini harus mampu bersaing dengan bank konvensional lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. “Jangan kita menambah bank lagi di BUMN, tetapi strateginya, komitmennya tidak jelas,” ucapnya.

Dengan demikian, Erick pun berpesan pada manajemen BSI untuk terus menjaga amanah yang diberikan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, serta berkontribusi pada negara. Erick menambahkan, BSI harus memastikan dapat memberikan keberpihakan dan kesetaraan pada semua pangsa pasar.

“Kita mengharapkan juga ada BUMN yang go global. Tidak mengakuisisi tapi juga persaingan di skala global,” ungkapnya.

Sebagai informasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) resmi beroperasi mulai Senin (1/2) setelah melakukan proses merger tiga bank syariah BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Pasca merger, komposisi pemegang saham pada BSI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 17,4 persen, DPLK BRI – Saham Syariah 2 persen dan publik 4,4 persen.

BSI akan memiliki aset mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun pasca-legal merger terlaksana. Jumlah aset dan modal inti tersebut menempatkan Bank Hasil Penggabungan dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan TOP 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/erick-thohir-pak-presiden-bisiki-saya-agar-bsi-bisa-sebagus-logonya/

Share:

Read More

CIMB Niaga Syariah Salurkan Bantuan untuk Korban Dampak Bencana Alam

 

JawaPos.com – Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) menyalurkan Dana Kebajikan yang berasal dari nasabah untuk membantu para korban bencana alam yang menimpa di sejumlah wilayah. Sebab, dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia terus dilanda bencana.

Bantuan sebesar Rp 250 juta tersebut disalurkan melalui lembaga mitra yang bergerak di bidang pengelolaan dana sosial dan bencana alam. Lembaga mitra tersebut antara lain Daarut Tauhid (DT) Peduli, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LazisMu), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulawesi Utara, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Yayasan Adzkia Padang.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P Djajanegara mengatakan, bantuan akan disalurkan oleh lembaga mitra untuk membantu para korban bencana dalam bentuk makanan siap saji, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan dasar untuk pemulihan pasca bencana. Melalui bantuan tersebut, pihaknya berharap dapat meringankan beban para korban.

“Kami mendukung upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial mitra CIMB Niaga Syariah dengan menyalurkan bantuan untuk para korban. Semoga dengan bantuan ini, masyarakat yang terdampak bencana dapat segera pulih untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala,” jelas dia, Kamis (4/2).

Selain bantuan Dana Kebajikan, UUS terbesar dari sisi aset di Indonesia ini juga mendistribusikan dana zakat dari nasabah sebesar Rp 750 juta kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah.

Dana tersebut digunakan LAZ untuk beragam program mulai dari donasi hingga pemberdayaan mustahik sehingga memberikan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. “Melalui beragam program bantuan tersebut, CIMB Niaga Syariah ingin terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” tutup Pandji.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/cimb-niaga-syariah-salurkan-bantuan-untuk-korban-dampak-bencana-alam/

Share:

Read More

Sri Mulyani: Saya Tegaskan Tidak Ada Pungutan Baru untuk Pulsa

 JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak memungut pajak baru untuk pembelian pulsa. Namum, pemerintah hanya menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak.

Penyederhanaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan atau Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

“Jadi kalau kita bicara tadi seolah-olah ada PMK ini memungut suatu pajak baru (padahal tidak),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) scara virtual, Senin (1/2).

Sri Mulyani menjelaskan regulasi tersebut hanyalah penyederhanaan atas mekanisme pemajakan yang selama ini sudah ada. Selama ini, PPN pulsa dipungut pada setiap rantai distribusi.

Mulai dari operator telekomunikasi, distribusi utama di tingkat 1, distribusi besar tingkat 3, hingga ke pedagang eceran. Mekanisme lama menimbulkan masalah lantaran distributor kecil dan pengecer itu kesulitan dalam melaksanakan aturan lama.

“PMK ini tujuannya adalah menyederhanakan sehingga tidak membebani kepada distributor kecil dan pengecer. Namun, pemungutan PPN itu hanya sampai pada distributor tingkat 2, atau pada level server,” jelasnya.

Sri Mulyani menyampaikan, aturan disederhanakan guna memberikan kepastian hukum dan bukan pungutan pajak baru. “Jadi, saya tegaskan PMK ini lebih untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum, bukan suatu pajak baru atau pungutan yang baru,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/sri-mulyani-saya-tegaskan-tidak-ada-pungutan-baru-untuk-pulsa/

Share:

Read More

Banyak Bencana Alam, Pemerintah Cermati Distribusi Bahan Pangan Agar Tak Ganggu Inflasi

 

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyoroti bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Tanah Air. Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati khawatir kondisi ini dapat mengganggu inflasi dari sisi persediaan.

“Kalau supply-nya itu disrupsinya itu karena bencana alam, ya kita akan segera make sure bahwa konektivitas bisa jalan kembali, flow of goods bisa terjadi,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Senin (1/2).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah melakukan antisipasi kebutuhan pokok strategis seperti bahan makanan pokok, gula, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, dan beras. Apalagi, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan hari raya Lebaran.

“Nanti menjelang puasa pasti intensitas untuk koordinasi di antara pemerintah, dan nanti dengan Bank Indonesia akan kita pererat lagi untuk menjaga dari sisi antisipasi supply side-nya,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga mengaku, bahwa bencana alam yang terjadi memang mengganggu produksi maupun juga pasokan.

“Kalau yang berkaitan dengan gangguan suplai itu kan banyak berkaitan dengan kita masih mendapatkan musibah di beberapa daerah karena bencana gempa atau banjir sehingga itu mengganggu,” ucapnya..

Namun, menurutnya inflasi sejauh ini masih terbilang rendah, yang berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 0,26 persen pada Januari 2021 secara bulanan. Sementara secara tahunan, inflasi Januari 2021 sebesar 1,55 persen.

“Tapi, kan kita tahu bahwa tahun ini sasarannya kan 3 persen plus minus 1 persen. Insya Allah akan kita kendalikan antara 2 persen sampai 4 persen,” pungkasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyampaikan, inflasi Januari utamanya disebabkan oleh kenaikan harga cabai rawit (0,08 persen), ikan segar (0,04 persen), tempe (0,03 persen), tahu mentah (0,02 persen), dan tarif jalan tol (0,02 persen). “Cabai rawit dan ikan segar ini kalau kita lihat kenaikan harganya dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi karena dampak La Nina, sehingga menyebabkan banjir di beberapa sentra produksi, cuaca yang buruk juga membuat harga ikan naik,” kata Suhariyanto, Senin (1/2).

“Jadi, kenaikan harga cabai rawit dan ikan dipengaruhi supply karena cuaca buruk,” imbuh pria yang akrab disapa Kecuk itu.

Sementara itu, kenaikan harga tempe dan tahu mentah dikarenakan kenaikan harga bahan baku di pasar internasional. “Permintaan tahu-tempe tinggi, kenaikan dipicu harga kedelai,” ungkap Kecuk.

Lebih lanjut Kecuk menyampaikan, yang paling perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah komoditas bawang merah. “Kita harapkan banjir tidak berdampak buruk, sehingga potensi tetap terjaga,” ungkap Kecuk.

Sedangkan untuk komoditas beras, catatan BPS, selama 2 tahun terakhir ini harga beras relatif sabil. BPS memperkirakan pengaruh harga beras terhadap inflasi 2021 akan tetap stabil.

“Dan saya sampaikan, pengamatan Desember 2020, produksi beras pada Januari hingga Maret akan bagus,” pungkasnya.

sumber:  https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/banyak-bencana-alam-pemerintah-cermati-distribusi-bahan-pangan/

Share:

Read More

Bos BSI Pastikan Migrasi Data Rekening Nasabah Terjaga

 

JawaPos.com – Perbankan syariah terbesar di Tanah Air, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Februari 2021 kemarin. BSI merupakan gabungan dari tiga bank syariah BUMN yaitu, PT BRI Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi memastikan, perseroan akan segera melakukan migrasi rekening nasabah dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan demi terjaganya dana dan data nasabah. “Melakukan sosialisasi di semua media dan kanal komunikasi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/2).

Dalam memigrasi rekening nasabah, pihaknya juga akan memaksimalkan layanan digital. Selain pemindahan rekening nasabah, BSI juga mengintegrasikan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga kantor cabang.

“Melakukan sinergi dalam hal brand manifesto untuk seluruh kantor cabang legacy,” imbuhnya.

Adapun tahapan merger bank syariah BUMN menjadi BSI yaitu, 1 Februari 2021 secara hukum resmi tercatat dan mulai beroperasi. Lalu, proses roll out integrasi operasional dan layanan. Tiga kantor cabang pilot terintegrasi siap melayani nasabah dari ketiga bank peserta penggabungan untuk layanan basic servicing.

Selanjutnya, pada 15 Februari 2021 mendatang, tambahan 15 cabang terintegrasi untuk basic servicing bagi seluruh nasabah. Adapun daftar dan lokasi cabang akan diinformasikan lebih lanjut.

Lalu, pada 15 Februari hingga 30 Oktober 2021, integrasi dilanjutkan secara bertahap. Pada fase ini, nasabah akan secara bertahap dihubungi untuk melakukan migrasi ke BSI. Pada 1 November 2021, diharapkan Bank Syariah Indonesia telah terintegrasi menyeluruh.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/02/02/2021/bos-bsi-pastikan-migrasi-data-rekening-nasabah-terjaga/

Share:

Read More

Dubes Norwegia, Menteri Trenggono Ajak Dunia Bersatu Berantas Illegal Fishing

 Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerima Duta Besar Norwegia, Mr Vegard Kaale di Kantornya, Jakarta. Dalam pertemuan itu, dia menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dengan memerangi praktik illegal fishing.

"Salah satu concern kami adalah menjaga laut kami dari praktik illegal fishing," ujar Menteri Trenggono dalam pertemuan tersebut, Senin (1/2/2021).

Praktik illegal fishing menurutnya, merupakan persoalan global yang perlu disikapi bersama. Setiap negara harus bersuara dan menunjukkan langkah konkrit dalam memerangi praktik yang dapat merusak populasi biota laut ini.

Menteri Trenggono sepakat dengan aturan sejumlah negara yang memberlakukan ketentuan ketertelusuran produk-produk perikanan yang masuk ke suatu negara. Dengan begitu, dapat ditelusuri dari mana ikan berasal dan bagai mana proses produksinya.

"Overfishing ini bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tapi juga dunia. Saya concern pada keberlanjutan, karena isi laut kita harus dijaga untuk generasi berikutnya," tegasnya.

Di samping pemberlakuan ketertelusuran produk perikanan, penerapan teknologi untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal pelaku illegal fishing juga perlu dikedepankan. Menteri Trenggono mengajak Norwegia bekerjasama mengembangkan teknologi yang dimaksud. Sharing informasi dan teknologi menurutnya penting dalam memerangi praktik tersebut.

Selain mengenai praktik illegal fishing, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa kementeriannya tengah fokus mengembangkan perikanan budidaya dalam negeri. Langkah ini juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan di tengah stagnannya produktivitas perikanan tangkap sejak beberapa tahun terakhir.

"Norwegia adalah salah satu negara yang sukses melakukan budidaya. Kami mau belajar. Fokus kami hanya di tiga sampai lima komoditas," urainya.

 sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472439/dubes-norwegia-menteri-trenggono-ajak-dunia-bersatu-berantas-illegal-fishing

Share:

Read More

Bencana Alam di Mana-mana, Sri Mulyani Waspadai Inflasi

 

Jakarta - 

Berbagai daerah di Indonesia dilanda bencana alam akhir-akhir ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun mewaspadai hal itu akan mengganggu inflasi.

"Mengenai inflasi terutama untuk sisi supply (penawaran), kalau supply-nya itu disruption-nya itu karena bencana alam ya kita akan segera make sure (memastikan) bahwa konektivitas bisa jalan kembali, flow of goods (aliran barang) bisa terjadi," kata dia dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (1/2/2021).

Antisipasi dilakukan terutama terhadap suplai barang-barang penting seperti bahan makanan pokok, gula, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, hingga beras.

"Itu akan terus dimonitor, ini terutama nanti menjelang puasa pasti intensitas untuk koordinasi di antara pemerintah, dan nanti dengan Bank Indonesia akan kita pererat lagi untuk menjaga dari sisi antisipasi supply side-nya," jelasnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada kesempatan yang sama juga menjelaskan bencana alam yang terjadi memang mengganggu suplai.

"Kalau yang berkaitan dengan gangguan suplai itu kan banyak berkaitan dengan kita masih mendapatkan musibah di beberapa daerah karena bencana gempa atau banjir sehingga itu mengganggu produksi maupun juga pasokan," paparnya.

Tapi menurutnya inflasi sejauh ini masih terbilang rendah, yang berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 0,26% pada Januari 2021 secara bulanan. Sementara secara tahunan, inflasi Januari 2021 sebesar 1,55%.

"Itu masih rendah, sehingga kita sebetulnya kami semua ingin mendorong permintaannya naik ya inflasinya memang akan cenderung naik. Tapi kan kita tahu bahwa tahun ini sasarannya kan (inflasi) 3% plus minus 1%," jelas Perry.

"Insyaallah (inflasi) akan kita kendalikan antara 2% sampai 4%," tambahnya.

sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5357265/bencana-alam-di-mana-mana-sri-mulyani-waspadai-inflasi?tag_from=wp_nhl_2

Share:

Read More

Pengumuman! 25 Proyek Infrastruktur Rp 286 T Dilelang

 

Jakarta - 

25 proyek infrastruktur kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) siap dilelang sepanjang 2021 ini. Total nilai 25 proyek tersebut Rp 286,8 triliun.

"Yang ready to offer itu artinya yang siap untuk dilelangkan yaitu adalah sejumlah 25 proyek dengan nilai Rp 286,8 triliun ini skemanya adalah skema investasi," ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Senin (1/2/2021).

Sebanyak 21 proyek yang siap lelang adalah jalan dan jembatan mulai dari Jalan tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg sampai proyek Jembatan Tanah Bumbu-Pulau Laut. Estimasi nilai investasi untuk 21 proyek jalan dan jembatan yang dilelang itu sebesar Rp 263,518 triliun.

"Kita lihat memang mayoritas adalah di subsektor jalan dan jembatan mulai dari yang nomor 1 Jalan tol Kamal-Teluk Naga sampai no.21 Tanah Bumbu - Pulau Laut ," tambahnya.

Selain itu, ada juga 2 proyek bendungan yang siap dilelang yaitu Bendungan Merangin dan Bendungan Matenggeng dengan estimasi biaya Rp 9,6 triliun.

"Lalu Rusun Cisaranten, Bina Harapan bina harapan ini estimasi biaya investasinya adalah Rp 1,1 triliun," paparnya.

Terakhir, proyek SPAM Ir. Hj. Juanda pun siap dilelang dengan estimasi investasi Rp 12,6 triliun.

"Dan yang terakhir adalah SPAM ir. hj. juanda estimasi investasinya adalah 12,6 triliun," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kementeriannya sudah memulai lelang dini 4.694 paket proyek infrastruktur 2021 dari total 5.426 paket senilai Rp 58,1 triliun. Lelang dini dilakukan untuk mendorong percepatan belanja modal demi mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Ibu bapak sekalian atas perintah presiden, maka PU telah mulai memberlakukan tender dini (lelang dini) sejak Oktober (2020) dan telah ditandatangani kontrak jadi sejak Oktober sebanyak 4.694 paket dari total 5.426 paket senilai Rp 58,1 triliun," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (21/1/2021).

Basuki merinci dari total 4.694 paket infrastruktur itu 209 paket diantaranya sudah ditandatangani sejak Desember 2020, 1.731 paket diteken pada Januari 2021. Sisanya, ditarget selesai pada setelah Maret 2021 atau April 2021.

"Rinciannya Desember 2020 telah ditandatangani 209 paket ini berdasarkan surat Ibu Menteri Keuangan yang membolehkan penandatanganan kontrak namun efektifnya setelah Januari. Kemudian pada Januari 2021 akan ditandatangani total 1.730 paket yang kemarin tanggal 15 Januari disaksikan oleh bapak presiden ditandatangani 1.151 paket," paparnya.

"Februari 2021 akan ditandatangani lagi 1.133 paket proyek infrastruktur dan pada Maret 2021, 1.621 paket dan akan diselesaikan lanjutannya setelah Maret Jadi mudah-mudahan ini akan lebih cepat dari tahun lalu," tambahnya.

sumber: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5357213/pengumuman-25-proyek-infrastruktur-rp-286-t-dilelang?_ga=2.108764998.535136248.1612118436-2136071581.1607579185

Share:

Read More

Sederet Sentimen Negatif Tarik IHSG Terus Merosot

 JawaPos.com – Pasar saham Indonesia kembali merosot dalam beberapa hari terakhir, bahkan meninggalkan level 6.000. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menguat pada pembukaan perdagangan pagi tadi di level 6.010, namun belum memasuki akhir sesi I sudah kembali ke level 5.925 pada pukul 10.30 WIB.

Pada pembukaan perdagangan tadi pagi sebanyak 211 emiten menguat, 163 emiten melemah dan 108 emiten stagnan. Mayoritas investor asing dominan membeli saham dengan nilai pembelian nett sebesar Rp42,06 miliar dengan volume 877.200 lot.

Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan, terdapat banyak sentimen yang mempengaruhi pelemahan IHSG, dari sentimen domestik hingga sentimen geopolitik global.

Menurutnya, dari sentimen dalam negeri, perpanjangan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibukota Jakarta dan beberapa daerah lainnya sangat mengganggu aktivitas perekonomian tanah air.

“Perpanjangan PSBB di DKI dan beberapa propensi berpotensi mengganggu perekonomi Nasional,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Jumat (29/1).

Kemudian, adanya kasus pemeriksaan BPJS ketenagakerjaan yang didasari oleh adanya unrealized loss investasi dari pengelolaan dana jaminan sosial oleh Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjabarkan bahwa pihaknya memperoleh data, nilai unrealized loss BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 24 triliun. Namun, nilainya telah menurun pada 14 Januari 2021 menjadi Rp 13 triliun seiring pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2020, sebanyak 64 persen investasi ditempatkan di surat utang, 17 persen di saham, 10 persen deposito, 8 persen reksadana, dan 1 persen investasi langsung. Artinya terdapat sekitar 25 persen dana yang berada di pasar modal, melalui saham dan reksadana.

Total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan pada awal 2021 adalah sebesar Rp 494,06 triliun, maka nilai investasinya di saham berkisar Rp 84 triliun dan penempatan di reksadana sekitar Rp39 triliun.

Menurut Hans Kwee pengaruh kasus BPJS Ketenagakerjaan terhadap IHSG lumayan besar karena karena para investor memandang kasus tersebut merupakan kasus yang besar.

“Lumayan karena ada kekawatiran pelaku pasar kasusnya besar yang mengkawatirkan pemegang unit reksadana,” ucapnya.

Sementara, sentimen global yang menyebabkan IHSG ikut terpeleset diantaranya, kemungkinan tertundanya paket stimulus fiskal Biden 4 sampai 6 pekan akibat perbedaan partai demokrat dan republik di senat Amerika Serikat (AS).

Kemudian, bank sentral AS The Fed tidak merubah kebijakannya. Tapi pernyataan pemulihan ekonomi sangat tergantung vaksinasi. Namun, proses vaksinasi sendiri prosesnya lambat sehingga berpengaruh pada aktivitas perekonomian.

Disisi lain, kasus Covid-19 masih terus naik baik di AS, Eropa maupun Indonesia. Kasus melonjaknya penukaran di Indonesia yang tembus mencapai angka 1 juta membuat pelaku pasar sangat berhati-hati.

Adapun sentimen lainnya yang menarik IHSG ke zona merah yaitu, polimik perusahaan vaksin (AstraZeneca) dengan Uni Eropa terkait ketersediaan vaksin, valuasi saham AS yang terlalu tinggi, laporan keuangan AS yang keluar jelek, transaksi margin nasabah ritel, serta aktifitas pemain ritel di AS.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/29/01/2021/sederet-sentimen-negatif-tarik-ihsg-terus-merosot/

Share:

Read More

Jika BPJS Ketenagakerjaan Keluar dari Pasar Modal, Ini yang Terjadi

JawaPos.com – Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap BPJS Ketenagakerjaan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, pihaknya memandang tidak ada unsur kerugian pada BPJS Ketenagakerjaan selain perkara unrealized loss.

“Jika yang dipermasalahkan Kejagung RI perkara unrealized loss, maka hal tersebut tidak bisa dipidanakan, karena itu mekanisme pasar,” ujar Timboel dalam keterangannya yang diterima oleh JawaPos.com, Jumat (29/1).

Menurutnya, unrealized loss menyebabkan saham-saham yang merupakan saham kategori unggulan dan sehat yang berada pada LQ45 mengalami koreksi saat pandemi.

“Apalagi jika unrealized loss disebabkan saham-saham yang merupakan saham kategori LQ45 yang mengalami koreksi saat pandemi, bukan saham gorengan seperti Jiwasraya,” ucapnya.

Timboel melanjutkan, banyak yang mengambil kesimpulan bahwa kasus BPJS Ketenagakerjaan seolah-olah ada kaitannya seperti pada kasus Jiwasraya. Padahal, keduanya disebutnya tidak ada kesamaan sama sekali.

“Semua saham pasti mengalami unrealized loss, dan tidak ada orang di dunia ini yang bisa memprediksi saham itu stabil atau tidak. Karena semua tergantung kondisi pasar dan market,” jelasnya.

Timboel menambahkan, yang dilakukan oleh BPJS Ketemagakerjaa sudah sesuai dengan aturan baku sebuah lembaga hukum publik yang sudah diatur undang-undang. “Kalaupun terjadi unrealized loss, itu belum tentu sebuah kerugian dan tidak bisa dipidanakan,” imbuhnya.

Jika dampak dari penyidikan ini sampai membuat BPJS Ketenagakerjaan melakukan penarikan investasi di saham, Timboel mengungkapkan akan berimbas negatif terhadap perkembangan pasar modal Indonesia. Dirinya meyakini, IHSG akan turun dan sangat mengganggu perekonomian Indonesia.

“Siapa yang bisa menggantikan dana sekitar Rp 150 triliun. Ini akan menjadi permasalahan secara makro ekonomi negara,” terangnya.

Apalagi, kata Timboel, BPJS Ketenagakejaan berinvestasi ke saham-saham emiten. Artinya, BPJAMSOSTEK membantu dalam memajukan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sangat berdampak para perekonomian negara.

“Kalau ditarik itu uang oleh BPJAMSOSTEK, bisa runtuh itu perusahaan plat merah,” pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee yang mengatakan bahwa kasus kerugian BPJS Ketenagakerjaan merupakan imbas dari penurunan keuntungan investasi di pasar modal.

“Setahu saya BPJS Ketenagakerjaan relatif bersih dan kerugian karena pasar yang turun,” ucapnya kepada JawaPos.com.

Hans Kwee mengatakan, kasus BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh pada pemegang investasi reksadana. Sebab, jika BPJS Ketenagakerjaan melakukan penarikan dana di pasar modal IHSG akan anjlok secara signifikan.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/29/01/2021/jika-bpjs-ketenagakerjaan-keluar-dari-pasar-modal-ini-yang-terjadi/

Share:

Read More

Sepanjang 2020, BRI Telah Salurkan Kredit Sebesar Rp 938,37 Triliun

 JawaPos.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil mencatat capaian positif di tengah pandemi Covid-19. Hingga akhir Desember 2020, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 938,37 triliun atau tumbuh 3,89 persen year on year.

“Angka ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit nasional di tahun 2020 yang diperkirakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada di kisaran minus 1 hingga 2 persen,” kata Direktur Utama BRI Sunarso pada acara Pemaparan Kinerja BRI Kuartal IV 2020 di Jakarta, Jumat (29/1).

Menurutnya, pihaknya telah melewati tahun terberat dengan pertumbuhan positif berkat strategi yang fokus pada penyelamatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta menjadi mitra utama pemerintah dalam mendukung keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebab, BRI berkontribusi lebih dari 60 persen dalam setiap program PEN yang memberi dampak positif tidak hanya bagi nasabah namun juga bagi perekonomian Indonesia.

“Krisis yang kita alami saat ini adalah krisis yang terberat apabila dibandingkan dengan krisis sebelumnya. Peran BRI menjalankan counter cyclical melalui fungsi agent of development terlihat dari penyaluran kredit yang tetap tumbuh positif meskipun ekonomi nasional terkontraksi,” ungkapnya.

Sunarso memaparkan, kredit mikro BRI tumbuh double digit sebesar 14,18 persen, kredit kecil dan menengah tumbuh 3,88 persen dan kredit konsumer tumbuh 2,26 persen. Kinerja positif tersebut berdampak pada peningkatan porsi atau portofolio kredit UMKM BRI yang menyentuh angka 82,13 persen dari total seluruh kredit BRI.

“Tantangannya sekarang adalah mencari sumber pertumbuhan baru. Strateginya yakni BRI akan fokus di dua area, pertama, yang existing kita naik kelaskan. Kedua, cari sumber pertumbuhan baru, yaitu mencari yang lebih kecil daripada mikro,” imbuhnya.

Pertumbuhan kredit BRI Group mampu diiringi dengan perbaikan kualitas kredit yang sehat dan terjaga, Hal ini ditunjukkan dengan rasio NPL BRI Group yang tercatat 2,99 persen dengan NPL Coverage mencapai 237,73 persen.

“Besarnya pencadangan ini merupakan bentuk strategi perseroan untuk menjaga kinerjanya agar terus tumbuh secara sustainable melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik,” ucapnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh sebesar 9,78 persen menjadi sebesar Rp 1.121,10 triliun, dengan komposisi dana murah (CASA) mencapai 59,67 persen.
Kuatnya fundamental membuat perseroan mencatatkan laba sebesar Rp 18,66 triliun atau meningkat sebesar 14,02 persen (QoQ) jika dibandingkan dengan kuartal III tahun 2020 dan aset mencapai Rp 1.511,81 triliun pada akhir Desember 2020.

“Kondisi permodalan BRI Group pun semakin kuat dengan CAR berada di level 21,17 persen,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/29/01/2021/sepanjang-2020-bri-telah-salurkan-kredit-sebesar-rp-93837-triliun/

Share:

Read More

Banyak Kebijakan KKP yang Langgar Semangat Konservasi, Salah Satunya Ekspor Karang

 Liputan6.com, Jakarta - Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih jauh dari harapan. Banyak kebijakan yang telah disepakati terkait konservasi yang ternyata dilanggar. Beberapa kebijakan tersebut adalah ekspor benih lobster (benur) dan batu karang. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Dedi Mulyadi menjelaskan, kebijakan ekspor benih lobster bertentangan dengan prinsip konservasi. Tak hanya benur, kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bahkan berencana melakukan ekspor batu karang ke luar negeri.

"Dari kebijakan itu (ekspor benur) saya tidak sepakat, karena bagi saya itu bertentangan dengan prinsip konservasi. Masalah berikutnya juga ada rencana ekspor batu karang yang biasa disimpan di akuarium, saya menolak itu," kata Dedi dalam diskusi daring bertajuk: Masyarakat bahari, Pandemi Covid-19 dan Ancaman Peramampasan Ruang Hidup, Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Dedi mengatakan seharusnya laut dijadikan sebagai area konservasi dengan fungsi ekonomi. Bukan sebaliknya, fungsi ekonomi dalam aktivitas konservasi.

Selain itu, dia menilai pengelolan laut masih belum terintegrasi dengan baik. Banyak aturan tumpang tindih antar kementerian. Semisal yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menentukan jalur tangkap ikan. Dalam kebijakan ini ternyata bertentangan dengan kebijakan kementerian lain yang melakukan aktivitas pertambangan di laut.

"Lagi-lagi ini bertentangan dengan pengelolaan tambang yang dikelola BUMN, PT Timah yang mendapat izin usaha dari Kementerian ESDM," kata dia.

Sehingga dia menilai, program kelautan tidak bisa dikerjakan secara masing-masing. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab pada akhirnya setiap kementerian memiliki program dan kebijakan sendiri.

"Masalah kita ini program kelautan ini tidak berdiri sendiri, setiap kementerian ini punya kebijakan masing-masing yang kadang sering bertentangan," kata dia.

Dedi menambahkan, kondisi ini terjadi karena banyak pelaku usaha yang duduk sebagai pimpinan dan berperan dalam pengambilan keputusan. " Itu karena dunia usaha banyak sekali yang tumbuh sebagai para pengambik keputusan. Ini PR besar," kata dia.

KKP dan BI Replikasi Pembangunan Coral Garden Bali di Lombok

Sebelumnya, pasca pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun karang (Indonesia Coral Reef Garden/ICRG) di Bali pada Oktober - Desember 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) dan Bank Indonesia (BI) melakukan replikasi ICRG di perairan Gili Meno Lombok Utara. Proses replikasi ini didukung oleh Komunitas Penyelam Nusa Tenggara Barat (Kapela NTB).

Tema desain yang diambil adalah desain patung garuda dilengkapi struktur fishdome dan hexagonal/spider web. Hal ini juga replikasi tema yang terdapat di Nusa Dua, Bali

ICRG di Bali melibatkan lebih dari 10 ribu orang dan menghasilkan struktur karang buatan lebih dari 95 Ribu unit di 5 lokasi yaitu Nusa Dua, Pandawa, Sanur, Serangan dan Buleleng.

Dirjen PRL, Tb. Haeru Rahayu menyebutkan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KKP, BI serta masyarakat setempat. Meski belum semasif di Nusa Dua, kebun karang yang dikembangkan di Lombok Utara menjadi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) melalui Bank Indonesia Cabang NTB.

“PSBI telah membangun kebun karang dengan struktur garuda 1 unit, fishdome 8 unit, dan hexagonal/spider web 100 unit. Selain itu juga dibuat mooring buoy sebanyak 4 unit dengan 20 buah pemberat sebagai penanda lokasi kebun karang” ungkap Tebe dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/1/2021).

Lebih lanjut, Tebe menjelaskan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, diberikan juga sarana bantuan berupa 1 unit kompresor bauer junior II dan kamera under water untuk membantu kelompok pengawasan. Ini sekaligus melengkapi bantuan yang diberikan KKP kepada Kapela NTB berupa alat selam dan tabung sebanyak 8 unit pada 2019.

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda, menambahkan replikasi ICRG Bali menunjukkan bahwa ICRG membawa pesan positif bagi pelestarian ekosistem karang, atraksi wisata bahari baru dan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di masa pandemi.

“Atraksi wisata patung garuda di Lombok Utara ini menarik banyak wisatawan untuk terlibat dalam pemeliharaan dan menjadi lokasi swafoto, sehingga menghidupkan aktivitas wisata baru di Lombok Utara” pungkasnya.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4469452/banyak-kebijakan-kkp-yang-langgar-semangat-konservasi-salah-satunya-ekspor-karang

Share:

Read More

Pemerintah Sudah Bayar Vaksin Sinovac Rp 633,8 Miliar

 JawaPos.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membayar pembelian vaksin produksi Sinovac yang sebanyak 3 juta dosis pada tahun lalu sebesar Rp 633,8 miliar. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 73 triliun untuk program vaksinasi Covid-19.

Anggaran tersebut terdiri dari sekitar Rp 64 triliun untuk program pengadaan vaksin, dan sekitar 9,1 triliun untuk pelaksanaan vaksinasinya. “Tahun 2020 kemarin sudah anggarkan 3 juta vaksin Sinovac sebesar Rp 633,8 miliar, dibayarkan Desember lalu dan digunakan 2021,” ujarnya saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara virtual, Rabu (27/1).

Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan, vaksin yang dibutuhkan Indonesia sebanyak 426,8 juta dosis, dengan kebutuhan untuk satu orang penduduk disuntik dua kali. Proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia sendiri sudah berjalan yang dimulai oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sri Mulyani memperkirakan, total pengadaan vaksin Covid-19 yang sudah mendapat komitmen ada sebanyak 663,5 juta dosis vaksin. “Total dosis diamankan itu 663 juta vaksin, ini untuk memenuhi vaksinasi gratis,” ucapnya.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah akan menggunakan dana yang berasal dari sisa anggaran 2020. Jika kurang, pemerintah akan memenuhinya dari refocusing dan realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) pada 2021.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/27/01/2021/pemerintah-sudah-bayar-vaksin-sinovac-rp-6338-miliar/

Share:

Read More

Dari ACT, KAI, hingga BNI, Berikut Daftar Peraih Penghargaan IPRA 2021

 JawaPos.com – Peran public relation (PR) kini sangat krusial terhadap semua informasi yang tersedia. Apalagi sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, utilisasi teknologi digital bagi masyarakat untuk mencari informasi kian masif. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kehumasan.

“Di tahun 2021 ini, dunia humas menghadapi bukan satu tantangan, tapi sepuluh tantangan sekaligus. Sepuluh tantangan kompleksitas dunia praktisi humas,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), Agung Laksamana, dalam keynote speech yang disampaikannya pada acara penghargaan Indonesia Public Relation Award (IPRA) 2021: Navigating the Better Future, beberapa waktu lalu.

Agung membeberkan, selain dari pandemi Covid-19 itu sendiri, tantangan yang dihadapi PR mencakup disrupsi bisnis, lansekap media yang berubah, adanya fake news dan hoaks, adanya fake influencer dan fake followers, serta keberadaan robot journalism dan artificial intelligence (AI). Selain itu, kondisi yang serba mobile juga menjadi tantangan tersendiri. Ada pula soal informasi yang berlebihan, hingga tingkat perhatian audience yang berkurang.

“Robot sudah bisa membuat berita, di Jepang artificial intelligence (AI) sudah bisa menjadi creative director, membuat iklan, dan video musik. Di China, AI sudah menjadi news anchor. Di era 4.0 ini, lalu lintas informasi begitu deras, target audience kita bingung, mana yang kredibel, publik sendiri tidak bisa membedakan,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Founder sekaligus Presiden Komisaris Warta Ekonomi, Fadel Muhammad, IPRA kali ini mengusung tema Navigating For The Best Future. Dalam menentukan pemenang, tim peneliti menggunakan metode media monitoring melalui analisis konten.

Periode sentimen positif yang dinilai dimulai dari Agustus-Desember 2020. Penghargaan ini diberikan kepada 15 sektor industri, antara lain agribisnis, asuransi jiwa, asuransi umum, multifinance, perbankan, dan consumer goods. Sektor lain mencakup ritel, energy, minyak dan gas, properti dan konstruksi, pertambangan, otomotif, transportasi, foundation, serta informasi, teknologi, dan komunikasi.

“Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dalam acara penghargaan ini, sekaligus mengapresiasi setinggi-tingginya kiprah dan kontribusinya selama ini melalui dunia public relation,” tegas Fadel.

Berikut peraih penghargaan IPRA 2021 ‘Navigating the Better Future’.

Bank konvensional: BNI, Bank CIMB Niaga, BRI, BTN, Bank Mandiri, Citibank, Bank DBS, Bank Ammar, BTPN, Bank UOB

Bank regional: Bank Aceh Syariah, Bank DKI, BPD Bali, bjb, BPD Jatim, BPD Jatenh, BPD Riau Kepri, BPD Lampung, BPD Kalteng, BPD Sulteng

Asuransi jiwa: Asuransi Cigna, Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Bhinneka Life Indonesia, Axa Financial Indonesia, Sun Life Financial Indonesia, Allianz, Asuransi Simas Jiwa, Great Eastern Life Indonesia, BNI Life, Equity Life

Asuransi umum: Asuransi Astra, Asuransi Adira Dinamika, Asuransi Sinar Mas, Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Asuransi Wahana Tata, BRI Asuransi Indonesia

Multifinance: Bussan Auto Finance, BCA Finance, Adira Dinamika Multifinance, Mandiri Utama Finance

Agribisnis: Astra Agro Lestari, Austindo Nusantara Jaya, PTPN III, PTPN IV

Consumer Goods: Indofood Sukses Makmur, Garudafoor Putra Putri Jaya, Nestle Indonesia, Campina

Properti dan konstruksi: PT PP Properti, PTPP, Wijaya Karya, Adhi Commuter Properti, BSD

Consumer Goods/farmasi: Bio Farma, Kimia Farma, Phapros, Indofarma, Dexa Medica, Sido Muncul, Bintang Toedjoe

Pertambangan: Antam, Bukit Asam, KPC, Elnusa

Migas: Pertamina EP, Medco Power Indonesia, Pertamina Lubricants

Energi: PHE, PLN, PGN

Otomotif: Astra International, AHM, Toyota Astra Motor

Transportasi: KAI, Damri

Ritel: Sumber Alfaria Trijaya

IT dan komunikasi: Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Gojek, Mitratel, Tani Hub Indonesia

Yayasan: Djarum Foundation, ACT, Tanoto Foundation

Industri dasar dan kimia: Riau Andalan Pulp and Paper, Solusi Bangun Indonesia

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/28/01/2021/dari-act-kai-hingga-bni-berikut-daftar-peraih-penghargaan-ipra-2021/

Share:

Read More