Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tak Cukup dengan Penurunan DP KPR dan Kendaraan


Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, Indonesia diprediksi akan mengalami penurunan ekonomi menjadi 4,9 persen pada 2020 mendatang. Di tengah isu tersebut, Bank Indonesia (BI) membuat kebijakan baru mengenai kelonggaran uang muka (down payment) melalui loan to value (LTV) maupun financing to value (FTV).
Kebijakan LTV dan FTV akan diperuntukkan bagi kredit sektor properti dan kendaraan bermotor. Kebijakan ini pun akan berlaku mulai 2 Desember 2019 mendatang.
Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, langkah yang dilakukan oleh BI sudah tepat guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 persen. "Iya diharapkan demikian walaupun memang bukan hanya tergantung dari kebijakan moneter saja," jawabnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (20/9).
Meski demikian, dirinya menilai bahwa untuk mempertahankan angka 5 persen tersebut tidak bisa diandalkan dari kebijakan moneter saja. Kebijakan fiskal dan struktural juga harus diperhatikan. Sebab, efek dari dua kebijakan tersebut akan turut mempengaruhi.
"Jadi, tujuan BI juga ingin menjaga yang lima persen itu juga tergantung dari performa kebijakan fiskal seperti apa dan juga kebijakan sektor riilnya. Dengan pelonggaran LTV dan FTV seharusnya kita bisa bertahan dengan lima persen tersebut," ucapnya.
Dengan kebijakan moneter yang lebih longgar, memberi ruang kepada kebijakan fiskal ataupun struktural. Kebijakan struktural lebih kepada kesuksesan pembangunan yang fokus pada membangun SDM, serta perkembangan inovasi dan teknologi. Kemudian, dampak dari infrastruktur juga memengaruhi terhadap peningkatan produktivitas.
"Kebijakan struktural ini bisa menjaga lima persen tersebut dengan catatan harus ditopang juga dari sudut fiskal dan sektor riilnya," tambahnya.
Reporter Magang: Rhandana Kamilia 
Share:

4 Kritik Pedas Wapres Jusuf Kalla Terkait Kondisi Ekonomi Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla tak ragu melontarkan kritik keras apabila suatu kondisi dinilainya tak tepat. Beberapa kali Wapres JK menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar selama sifatnya untuk kemajuan. "Sebagai negara demokratis, kritik boleh saja. Tetapi harus ada masukan yang bersifat memajukan," kata Wapres Jusuf Kalla dalam pidatonya di acara Kongres Nasional I KAMMI.
Berikut sejumlah kritik pedas Wapres Jusuf Kalla terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang dirangkum oleh merdeka.com.
1. "Buat Apa Pameran Terus Tapi Pengembangan EBT Sangat Lambat"
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir pengembangan pembangkit panas bumi di Indonesia yang berjalan lambat. Dia menilai, perkembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik di Indonesia cenderung lambat, termasuk panas bumi dengan terpasang saat ini yang baru mencapai 1.948,5 MW.
"Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa walaupun sudah 7 kali pameran, pak Ketua ini kemajuannya lambat sekali. 7 kali bikin pameran, hasilnya baru 2000 MW," kata JK di pameran The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE).
Sebab itu JK menyarankan agar berhenti dahulu membuat pameran dan meminta agar fokus ke lapangan. "Kalau konferensi apa sih yang dikonferensikan semua bikin seminar itu itu juga yang dibacakan, apa yang lain? Kalau pengetahuan ini belajar saja dari Islandia, Selandia Baru, atau Amerika tentang teknologi, tidak ada yang berat apalagi kalau cuma 10 mega apa susahnya itu," ungkap JK.
2. Aturan Belum Jelas Buat Pengusaha Listrik Was-was
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyebut bahwa upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik memerlukan kejelasan hukum. Tujuannya supaya tidak ada ketakutan bagi pejabat dan pengusaha dalam menjalankan kebijakan.

"Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Lima direksi PLN terakhir, empat yang masuk penjara. Walaupun saya belain, mereka kadang-kadang sebabnya tidak jelas," kata Wapres JK.
3. Trans Sulawesi Lebih Cocok untuk Industri
Selama ini pemerintah gencar membangun infrastruktur di berbagai daerah. Namun pembangunan itu tak luput dari beragam kritikan.

Misalnya saja Wapres JK yang mengkritik pembangunan trans Sulawesi. Menurutnya pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi lebih efektif untuk keperluan industri. Angkutan untuk penumpang maupun barang menggunakan moda rel kereta hanya cocok di Pulau Jawa.

"Saya minta, hanya perpendek saja di Sulawesi untuk keperluan industri. Kebutuhan-kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang dan orang tidak akan efisien. Kereta Api hanya efisien di Jawa karena penduduk 160 juta," ujar JK.
4. LRT Jabodebek Telan Biaya Terlalu Tinggi
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan Light Rail Transit (LRT) dibuat melayang. Pembangunan akan lebih efisien jika dibangun di darat atau tidak elevated.

Menurutnya, pembangunan secara elevated memakan biaya lebih besar dibanding dibuat di bawah dengan cara membebaskan lahan. Seperti pembangunan LRT elevated di samping jalan tol Jagorawi.

"Lebih murah membebaskan lahan dari pada membangunnya (elevated)," ujarnya.
Share:

Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen di 2019


Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 5,2 persen pada tahun 2020. Proyeksi ini didukung oleh konsumsi masyarakat, yang diperkirakan akan terus meningkat karena inflasi tetap rendah dan pasar tenaga kerja yang kuat.
Selain itu, posisi fiskal yang lebih kuat akan memungkinkan bertambahnya investasi pemerintah termasuk proyek infrastruktur baru dan upaya rekonstruksi di Lombok dan Palu pasca bencana alam.
Kebijakan makro ekonomi yang terkoordinasi dan hati-hati telah membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di tengah gejolak global serta serangkaian bencana alam yang luar biasa, menurut laporan triwulanan perekonomian Indonesia edisi Juni 2019 yang dikeluarkan Bank Dunia.
Pada kuartal pertama tahun 2019 pertumbuhan PDB riil Indonesia tetap stabil di tingkat 5,1 persen. Meski terjadi gejolak global, ekonomi Indonesia tumbuh pada tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan PDB triwulanan antara 4,9 hingga 5,3 persen selama 3,5 tahun terakhir.
"Manajemen ekonomi Indonesia yang bijaksana telah membuahkan hasil. Meski pada tahun 2018 arus keluar modal dari pasar negara-negara berkembang lebih besar dari pada saat Amerika Serikat meningkatkan tingkat suku bunga pada tahun 2013, ekonomi Indonesia tetap kuat sehingga membantu menurunkan tingkat kemiskinan ke rekor terendah sebesar 9,7 persen pada September 2018," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo A. Chaves, di Jakarta, Senin (1/7).
Selama kuartal pertama 2019 terjadi peralihan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan investasi melambat dari tingkat tertinggi selama beberapa tahun, sementara konsumsi masyarakat dan pemerintah meningkat.
Defisit transaksi berjalan mengecil pada awal 2019 karena impor menyusut lebih cepat dari ekspor akibat pertumbuhan investasi yang melambat.
Kondisi makro keuangan Indonesia telah membaik sejak November 2018. Aliran modal masuk kembali pulih pasca gejolak keuangan global pada pertengahan 2018 ketika aliran modal keluar dari negara-negara berkembang lebih besar dari pada saat tingkat suku bunga di Amerika Serikat meningkat di tahun 2013.
Dengan nilai tukar mata uang yang relatif stabil, harga minyak yang rendah, dan harga energi domestik yang stabil, inflasi turun menjadi rata-rata 2,6 persen pada kuartal pertama 2019, tingkat terendah sejak kuartal keempat 2009.
Untuk meningkatkan kinerja ekonomi di di masa yang akan datang, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural serentak menjalankan kebijakan fiskal dan moneter yang kokoh.
"Untuk mempercepat pertumbuhan dari tingkat sekarang, Indonesia membutuhkan reformasi struktural lebih banyak dan berkesinambungan, sambil mempertahankan kebijakan fiskal dan moneter yang kokoh," ujar dia.
Risiko terhadap proyeksi pertumbuhan Indonesia telah meningkat dengan kembalinya eskalasi ketegangan perdagangan global yang mungkin akan membebani perdagangan dunia. Selain itu, pertumbuhan global yang lebih lambat di antara negara-negara maju dan Tiongkok juga membawa risiko besar.
Share:

Permintaan Menteri Sri Mulyani ke Mahasiswa Demonstran Agar Ekonomi RI Tak Terganggu


Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap aksi demo mahasiswa pada hari ini tidak mencederai stabilitas perekonomian Indonesia. Sebab, di tengah perlambatan ekonomi global, gangguan situasi politik dalam negeri dikhawatirkan justru mengganggu iklim investasi.
"Tentu saya berharap bahwa hal-hal yang menjadi pemicu bisa untuk dibahas melalui proses-proses politik yang ada, sehingga tidak menimbulkan dampak sentimen yang lebih luas," kata Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (24/9).
Pihaknya saat ini tengah berupaya keras untuk menahan dampak laju perlambatan ekonomi global ke perekonomian dalam negeri. Bahkan risiko perlambatan ekonomi global pun mulai terkendali, di mana bank sentral di Eropa dan Amerika Serikat sudah melakukan penurunan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing).
"Dari beberapa yang sudah memberikan sentimen yang relatif lebih positif seperti penurunan suku bunga dan quantitative easing yang dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat harusnya itu memberikan sedikit jeda dan ruang untuk emerging market (negara-negara berkembang), termasuk Indonesia," kata dia.
Di sisi lain, investor-investor asing masih percaya terhadap kondisi stabilitas geopolitik di Indonesia. Terbukti selama April hingga Agustus 2019, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia bergerak positif. "Selama ini kan semenjak April hingga Agustus kemarin kita mendapatkan cukup banyak positif capital in ke Indonesia," jelasnta.
Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh pihak dapat menjaga momentum stabilitas ekonomi dan politik di Tanah Air. Itu dilakukan untuk meredam dampak-dampak yang didatangkan dari eksternal.
"Situasi sekarang ini mungkin perlu untuk kita semua menjaganya untuk mengembalikan momentum dan stabilitas, sehingga kita juga lebih fokus kepada risiko yang berasal dari luar," ucap Sri Mulyani.
Seperti diketahui, ribuan mahasiswa kembali turun ke jalan. Aksi demo mahasiswa digelar di berbagai daerah. Tuntutan mereka sama. Menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai tidak pro rakyat. Mulai dari RUU KUHP, revisi UU KPK, hingga RUU Pertanahan.
1 dari 1 halaman

Pasar Modal Terganggu Demo Mahasiswa

Analis PT KGI Sekuritas Yuganur Wijanarko mengatakan aksi demo mahasiswa berdampak besar pada kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG).
Siang ini saja, performa IHSG tercatat paling parah se-Asia di mana indeks berada di zona merah dengan posisi 6.131 pada 30 menit sebelum jeda siang. IHSG terus merosot sejak pembukaan pagi tadi, turun 74,615 poin atau 1,20 persen.
Yuganur melanjutkan, demo hari ini akan menjadi penentu bagi pergerakan indeks di perdagangan besok di bursa saham. Pihaknya berharap demo tak berakhir semakin parah. "Yang bikin turun (IHSG) sih demonya sebenarnya. IHSG besok bisa rebound lagi kalau tidak ada apa-apa hari ini," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (24/9).
Share:

Pertumbuhan Ekonomi Dunia Turun, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?


Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk 2019 menjadi 3,3 persen dalam laporan World Economic Outlook (WEO) yang baru dirilis pada Selasa (9/4), turun 0,2 poin persentase dari estimasi pada Januari lalu di 3,5 persen.
Sebelumnya, IMF menyatakan ekonomi global akan tumbuh 3,5 persen pada 2019. Prediksi ini turun dari perkiraan awal pada Juli 2018 di kisaran 3,9 persen dan 3,7 persen pada Oktober 2018 lalu.
IMF mengatakan ekonomi dunia menghadapi risiko-risiko penurunan yang disebabkan oleh ketidakpastian potensial dalam ketegangan perdagangan global yang sedang berlangsung, serta faktor-faktor spesifik negara dan sektor lainnya.
Proyeksi 3,3 persen untuk 2019 adalah 0,3 poin persentase di bawah angka 2018, dan diharapkan tumbuh kembali menjadi 3,6 persen pada 2020. Proyeksi laju pertumbuhan negara-negara maju adalah 1,8 persen untuk 2019 dan 1,7 persen untuk 2020, keduanya di bawah tingkat dua persen-plus yang tercatat dalam dua tahun sebelumnya, menurut laporan WEO.
Untuk negara-negara emerging market dan negara-negara berkembang, IMF memperkirakan tingkat pertumbuhan turun menjadi 4,4 persen untuk 2019, atau 0,1 poin persentase lebih rendah dari pada 2018, dan bahwa ekspansi akan pulih ke tingkat 4,8 persen pada 2020, menyamakan hasil 2017.
Turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi ini tentunya berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia. Berikut dampak penurunan proyeksi ekonomi dunia ke Indonesia.
1 dari 4 halaman

Industri RI Tumbuh Stagnan

Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menilai, tantangan ekonomi global ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui. Sebab, bersamaan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, iklim investasi dan bisnis juga akan turut lesu dari sebelumnya. Hal ini pun sudah diprediksi oleh berbagai pihak.
"Tantangannya tidak sederhana. Ditambah iklim bisnis dan industri. Survey Jetro, salah satu perusahaan Jepang prospek bisnis di kawasan Asia menurun dan Indonesia turun signifikan daripada negara lain," jelasnya.
Dia menyimpulkan, ke depan bisnis dan industri tidak akan tumbuh tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah pun diminta agar menyiapkan strategi untuk membuat bisnis di Indonesia terus bergairah.
"Secara umum bisnis tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Padahal kita mau ekonomi tumbuh maksimal dari yang sekarang dan dunia usaha berkembang pesat. Karena tidak mungkin pertumbuhan ekonomi tinggi kalau bisnis tidak maju," ungkapnya.
2 dari 4 halaman

Ekspor RI Menurun

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan proyeksi ekonomi dunia akan berdampak pada penurunan proyeksi ekspor Indonesia, dan hasilnya neraca perdagangan masih mencatatkan defisit.
Para pelaku usaha dikhawatirkan akan melakukan efisiensi dibeberapa bidang, baik biaya produksi hingga jumlah tenaga kerja.
"Sektor yang paling terpukul adalah harga komoditas seperti sawit dan karet makin rendah. Pertambangan prospeknya juga negatif khususnya batubara. Dari dalam negeri, dipastikan efek slowdown mulai terasa ke sektor manufaktur," jelas Bhima.
3 dari 4 halaman

Rupiah Merosot

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan proyeksi IMF sebesar 3,3 persen tersebut berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Tak terkecuali kepada nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat atau USD.
"Dampaknya sangat besar ke perekonomian Indonesia. Nilai tukar Rupiah mulai mengalami koreksi hingga siang ini sebesar 0,21 persen ke level Rp 14.163 per USD," katanya.
mengatakan, dengan adanya penurunan ini maka gejala perlambatan ekonomi akan berlanjut sepanjang tahun. Dia pun memperkirakan ekonomi Indonesia diproyeksi hanya tumbuh 5 persen tahun 2019 dan bisa terkoreksi ke 4,9 persen.
4 dari 4 halaman

Dolar AS Melemah

Meski bukan berasal dari Indonesia, namun pelemahan dolar AS juga berpengaruh terhadap Indonesia. Nilai tukar dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,05 persen menjadi 97,0049 pada akhir perdagangan.
Pada akhir perdagangan New York, kurs euro naik menjadi 1,1266 dolar AS dari 1,1261 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3042 dolar AS dari 1,3066 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7125 dolar AS dari 0,7126 dolar AS.
Dolar AS dibeli 111,11 yen Jepang, lebih rendah dari 111,51 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kurs dolar AS naik menjadi 0,9995 franc Swiss dari 0,9990 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3322 dolar Kanada dari 1,3311 dolar Kanada. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.
Share:

Ibu Kota Baru Dinilai Hanya Untungkan Ekonomi Kalimantan Timur


Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa kehadiran ibu kota baru tidak akan berdampak pada peningkatan ekonomi secara luas.
Berdasarkan kajian Indef pemindahan ibu kota hanya akan berdampak pada wilayah Kalimantan Timur. Sementara untuk wilayah Kalimantan secara keseluruhan tidak akan berdampak. Apalagi secara nasional.
"Tapi satu kalimantan pun tidak bergerak naik, karena adanya pembangunan ibu kota baru apalagi pertumbuhan ekonomi secara nasional," kata dia, di Jakarta, Rabu (11/9).
Sementara jika menilik sektor, tidak semua sektor akan menggeliat karena pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. "Justru hasil riset kita menemukan ada distorsi terhadap sektor yang memproduksi barang atau tradeable, yang naik cuma properti, spekulan tanah, kontruksi administrasi pemerintahan itu naik tapi yang lain tambang kebun itu justru kontraksi turun," jelas dia.
Selain itu, pemindahan ibu kota akan menimbulkan munculnya tambahan biaya bagi pelaku usaha. Biaya tersebut, disebut dengan biaya koordinasi.
"Ada masalah koordinasi baru, dimana kalau pusat pemerintahan pindah sementara pusat ekonomi/bisnis jauh, berapa ongkos untuk koordinasi misalnya, sedangkan pelaku bisnis ada di Jakarta," ujarnya.
"Nah ini (ibu kota baru) kan ada biaya baru, pastinya ini dibebankan kepada pelaku usaha sehingga otomatis bukan menumbuhkan tapi jadi beban atau operasional cost pelaku usaha," tandasnya.
Share:

Banyak Negara Terancam Krisis Ekonomi, Bagaimana dengan Indonesia?


Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan Indonesia belum terkena ancaman dari resesi. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan peningkatan dan masih berada di atas atau sekitar 5 persen.
Sedangkan, negara yang dikatakan resesi adalah ketika produk domestik bruto (PDB) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Isu ini kian menghangat mengingat sejumlah negara maju sudah menjadi korban dari resesi ekonomi.
"Resesi itu jika suatu negara growth negative berturut-turut pada 2 triwulan. Pertumbuhan ekonomi global kami memproyeksi tahun ini 3,2 persen dan tahun depan 3,3 persen. Ini belum termasuk definisi resesi," tuturnya di Jakarta, Kamis (19/9).
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia kami memprediksi masih di bawah titik tengah 5-5.4 persen. Tahun depan kami memproyeksi 5-5.5 persen," ujarnya.
Sementara itu, BI selaku bank sentral akan terus melonggarkan kebijakan moneternya menyesuaikan perlambatan ekonomi global yang kini terjadi. "Kita akan melanjutkan bauran kebijakan akomodatif dengan memangkas suku bunga, perlonggar makropruden, sistem pembayaran dan operasi moneter," imbuhnya.
Sebelumnya, 5 negara dengan ekonomi yang kuat ikut terintimidasi ancaman resesi. Mengutip laman CNN, lima negara itu adalah Jerman, Inggris, Italia, Brasil dan Meksiko. Lima negara ini termasuk ke dalam G20, alias negara-negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia.
Share:

Recent Posts