Akibat Pandemi, Ekonomi RI Kembali Terpuruk Setelah Krismon 1998

 

JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 tercatat minus 2,07 persen. Angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk sejak 22 tahun terakhir atau setelah krisis moneter 1998.

Seperti diketahui, akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan pada 1998 lalu telah menyeret perekonomian Indonesia hingga mengalami resesi dan mencatat kontraksi hingga 13,16 persen. Bahkan nilai tukar Rupiah terhadap USD saat itu juga tembus 16.650 dari yang awalnya 2.000 per dolar AS.

Krismon 1998 hingga 1999 menjadi tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami berada di zona negatif. Setelah itu, ekonomi Indonesia perlahan semakin membaik setelah digulingkannya rezim Orde Baru yang sudah berkuasa lebih dari tiga dekade.

“Sejak 1998 untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi alami kontraksi karena adanya krismon dan global, dan pada 2020 minus 2,07 persen karena pandemi,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2).

Suhariyanto mengatakan, ekonomi Indonesia masih terjebak di jurang resesi setelah mengalami kontraksi selama tiga kuartal berturut-turut. “Ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan kita juga melihat buruknya dampak pandemi ke seluruh ekonomi,” tuturnya.

Suhariyanto memaparkan, dari 17 sektor lapangan usaha, hanya tujuh yang masih tumbuh positif. Empat yang pertama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,75 persen, jasa keuangan dan asuransi 3,25 persen, sektor informasi dan komunikasi 10,58 persen, serta jasa pendidikan 2,63 persen.

Kemudian, real estate 2,3 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 11,60 persen, serta pengadaan air 4,94 persen. “Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21 persen,” pungkasnya.

sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/05/02/2021/akibat-pandemi-ekonomi-ri-kembali-terpuruk-setelah-krismon-1998/

Share:

Read More

ARTUGO Service Trifecta Masuki Era Digital Layanan Purnajual

JawaPos.com – Memiliki produk rumah tangga yang baik dan mampu menunjang gaya hidup, baik dari sisi kesehatan maupun kepraktisan, adalah idaman untuk setiap orang. Tentunya bukan perkara mudah menentukan brand yang paling sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya, setiap merek menawarkan berbagai keunggulan yang patut menjadi pertimbangan calon pengguna.

Namun demikian, tak melulu melihat keunggulan fitur dan material sebuah produk, konsumen juga sebaiknya tak abai dengan sisi purnajual. Faktanya, tak jarang ketidakpuasan konsumen muncul justru dari layanan purnajual yang seringkali tak sebaik produk yang dibeli. Dengan layanan service yang mumpuni, Konsumen terbebas dari kekhawatiran, pada saat produk memerlukan perbaikan.

Hal inilah yang memantapkan ARTUGO, brand pendatang baru penyedia peralatan rumah tangga, untuk berinovasi menghadirkan layanan purnajual berbasis digital pertama di Indonesia, pada sektor industri peralatan rumah tangga.

Layanan yang dihadirkan dengan nama Service Trifecta ini digagas demi menjamin kenyamanan Konsumen dalam mendapatkan pelayanan prima, bahkan sejak hari pertama membeli produk ARTUGO.

“Nama Trifecta merujuk pada tiga benefit utama sistem purnajual ARTUGO,” ujar Robert Widjaja, CEO PT Kreasi Arduo Indonesia, pemegang merek dagang ARTUGO.

Dijelaskan Robert Widjaja, benefit pertama adalah Digital Warranty, yaitu sistem pendaftaran garansi produk melalui mekanisme digital, di mana Konsumen cukup melakukan scan QR Code pada produk, mengikuti beberapa langkah registrasi, secara otomatis produk akan terdaftar dalam website www.artugo.co.id. Kendala yang biasa terjadi karena hilangnya nota pembelian atau kartu garansi kini tak lagi menjadi persoalan.

Dengan sistem ini pula, Konsumen tak perlu repot menghubungi nomor service center setiap saat memerlukan layanan. Dalam Digital Warranty, telah tersedia fitur untuk meminta perbaikan yang dapat diakses selama 24 jam.

“Digital Warranty berfungsi sebagai jembatan yang akan menghubungan antara ARTUGO dan Konsumennya secara langsung dan terus-menerus. Sekali register, selamanya terdaftar.” tambah Robert Widjaja.

Benefit kedua dalam Service Trifecta adalah hadirnya Service Tracking. Fitur ini dibuat agar konsumen dapat memantau kemajuan proses perbaikan produk ARTUGO miliknya secara transparan dan real time. Dengan demikian Konsumen akan merasa lebih nyaman karena mengetahui dengan pasti bahwa produk ARTUGO miliknya ditangani dengan cepat dan tepat.

Tidak sampai di situ saja, kejutan lain yang diusung oleh Service Trifecta adalah komitmen 7 Days Solution. Saat produk mengalami masalah dan memerlukan perbaikan lebih lanjut, maksimal dalam tujuh hari sejak Konsumen menyampaikan keluhan, ARTUGO akan memberikan solusi mulai dari meminjamkan produk pengganti atau loan unit, hingga mengganti produk bermasalah dengan produk yang baru.

“7 Days Solution bertujuan untuk memastikan Konsumen yang tergabung dalam ARTUGO Family tidak kehilangan fungsi dari produk ARTUGO saat produknya memerlukan perbaikan,” lanjut Robert Widjaja.

Selain inovasi dari sisi purnajual, ARTUGO juga telah melengkapi lini-nya dengan produk-produk dengan fitur dan material terbaik di kelasnya. Terbagi dalam tiga lini produk yaitu Cool Product, Hot Product, dan Hygiene Product, ARTUGO siap memenuhi kebutuhan produk home appliance berkualitas untuk seluruh masyarakat.

“Tidak hanya inovasi produk saja yang kami lakukan, inovasi dari sisi purnajual juga tidak kalah penting, Ini merupakan langkah nyata ARTUGO untuk menuwudkan visi Best Partner For Everyone” pungkas Robert Widjaja.

sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/05/02/2021/artugo-service-trifecta-masuki-era-digital-layanan-purnajual/

Share:

Read More

Intiland Grande Tangkap Peluang Kebutuhan Pekerja WFH

 

JawaPos.com – Pengembang properti komersial, khususnya perkantoran, berusaha meningkatkan penyerapan produk. Berbagai cara dilakukan untuk mengerek okupansi gedung-gedung perkantoran. Salah satunya menghadirkan konsep ruang kerja yang nyaman dan membantu karyawan berfokus pada pekerjaan.

Direktur Pemasaran PT Intiland Grande Harto Laksono optimistis pasar perkantoran di kota-kota besar kembali tumbuh tahun ini. Menurut dia, bagi sebagian orang, work from home justru membuat kinerja mereka terganggu.

“Tidak semua rumah kondisinya mendukung kinerja karyawan. Beberapa malah terhambat saat harus bekerja dari rumah,” ungkap Harto Kamis (4/2).

Dia mengacu pada hasil survei Gensler Research Institute tentang kinerja work from home di Amerika Serikat (AS). Ternyata, produktivitas karyawan yang bekerja dari rumah dengan kondisi tak ideal justru menurun. Sebab, konsentrasi mereka terpecah.

Di sisi lain, para pekerja profesional memang memilih tetap bekerja dari rumah. Biasanya, alasan mereka adalah kesehatan dan kenyamanan.

“Soal kesehatan atau produktivitas itu sama-sama penting. Karena itu, kami coba hadirkan konsep ruang kantor yang fleksibel. Juga lebih banyak ruang terbuka,” kata Harto.

Intiland menghadirkan konsep berkantor 24 jam. Suasana kantor pun dirancang mirip rumah. Itu bakal menarik para pengusaha muda.

“Jadi, kita bawa suasana rumah ke kantor. Tapi, meninggalkan pengalih perhatian dan hambatannya,” ujar Harto. Karena itu, dia mengaku lebih membidik end user ketimbang investor.

Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Realestat Broker Indonesia (AREBI) Jawa Timur (Jatim) Rudy Sutanto menyatakan bahwa perkantoran masih menantang. Sebab, pengusaha muda cenderung bisa bekerja dari mana pun, tidak harus dari kantor atau rumah.

“Kalau rumah tapak dan ruko, peminatnya ada. Tapi, perkantoran masih minim,” ungkapnya. Kantor yang memiliki ruang terbuka, menurut dia, akan jauh lebih diminati.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/05/02/2021/intiland-grande-tangkap-peluang-kebutuhan-pekerja-wfh/

Share:

Read More

Bisnis Ritel Bergantung Daya Beli, Vaksinasi Jadi Satu-Satunya Solusi

 

JawaPos.com – Semua sektor bisnis ikut terpapar akibat wabah pandemi Covid-19. Termasuk bisnis ritel kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman yang berada di supermarket.

Dewan Penasihat Hippindo Tutum Rahanta mengungkapkan, hingga saat ini bisnis di sektor tersebut masih diliputi ke tidakpastian yang tinggi. Sehingga, kebijakan pembatasan yang berdampak pada jam operasional pusat perbelanjaan atau mall membuat industri supermarket di dalam mall juga terpengaruh.

“Semua ketidakpastian masih tinggi, ya satu-satunya cara untuk bertahan adalah menutup toko yang (pendapatannya) jelek,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (3/2).

Tutum mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menemui titik terang kecuali proses pelaksanaan vaksinasi yang berjalan kondusif. Sebab, jika vaksinasi berjalan lancar, maka sektor industri lainnya juga ikut bangkit. Jika sektor industri lainnya bangkit, maka pengangguran dapat menurun dan pendapatan para pekerja juga kembali stabil.

Sebab, kata Tutum, bisnis supermarket yang menyangkut kebutuhan pokok sangat bergantung dari daya beli masyarakat. “Supermarket jadi kebutuhan sehari-hari siapapun pasti perlu. tergantung daya beli,” ucapnya.

Tutup memandang, kebijakan pembatasan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sejenisnya tidak dapat membantu penyebaran Covid-19 yang angkanya masih tinggi.

“Masih belum bisa kita tebak karena pandemi ini tetap belum ada titik terangnya kecuali satu vaksin. Kebujakan PSBB kita masih belum ada tanda-tanda perbaikan,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/bisnis-ritel-bergantung-daya-beli-vaksinasi-jadi-satu-satunya-solusi/

Share:

Read More

Erick Thohir: Pak Presiden Bisiki Saya Agar BSI Bisa Sebagus Logonya

 

JawaPos.com – Menteri Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat berpesan kepadanya agar kinerja bank syariah terbesar yang baru saja diresmikan, yaitu PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (BRIS) bisa sebagus logonya. Pesan itu dia dengar langsung dari Presiden Jokowi saat peresmian BSI.

“Bapak Presiden pada saat meluncurkan (BSI) bisiki saya, Pak Menteri logonya bagus, tapi (saya) titip usahanya juga harus bagus,” ujarnya dalam acara Debut Bank Syariah Indonesia secara virtual, pada Kamis (4/2).

Erick membeberkan, sejak awal pembentukan BSI, dirinya dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo telah merencanakan strategi bisnisnya. Pihaknya tak ingin pembentukan BSI ini sekadar penggabungan tiga bank syariah milik BUMN.

Menurutnya, bank syariah raksasa ini harus mampu bersaing dengan bank konvensional lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. “Jangan kita menambah bank lagi di BUMN, tetapi strateginya, komitmennya tidak jelas,” ucapnya.

Dengan demikian, Erick pun berpesan pada manajemen BSI untuk terus menjaga amanah yang diberikan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, serta berkontribusi pada negara. Erick menambahkan, BSI harus memastikan dapat memberikan keberpihakan dan kesetaraan pada semua pangsa pasar.

“Kita mengharapkan juga ada BUMN yang go global. Tidak mengakuisisi tapi juga persaingan di skala global,” ungkapnya.

Sebagai informasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) resmi beroperasi mulai Senin (1/2) setelah melakukan proses merger tiga bank syariah BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Pasca merger, komposisi pemegang saham pada BSI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 17,4 persen, DPLK BRI – Saham Syariah 2 persen dan publik 4,4 persen.

BSI akan memiliki aset mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun pasca-legal merger terlaksana. Jumlah aset dan modal inti tersebut menempatkan Bank Hasil Penggabungan dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan TOP 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/erick-thohir-pak-presiden-bisiki-saya-agar-bsi-bisa-sebagus-logonya/

Share:

Read More

CIMB Niaga Syariah Salurkan Bantuan untuk Korban Dampak Bencana Alam

 

JawaPos.com – Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) menyalurkan Dana Kebajikan yang berasal dari nasabah untuk membantu para korban bencana alam yang menimpa di sejumlah wilayah. Sebab, dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia terus dilanda bencana.

Bantuan sebesar Rp 250 juta tersebut disalurkan melalui lembaga mitra yang bergerak di bidang pengelolaan dana sosial dan bencana alam. Lembaga mitra tersebut antara lain Daarut Tauhid (DT) Peduli, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LazisMu), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulawesi Utara, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Yayasan Adzkia Padang.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P Djajanegara mengatakan, bantuan akan disalurkan oleh lembaga mitra untuk membantu para korban bencana dalam bentuk makanan siap saji, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan dasar untuk pemulihan pasca bencana. Melalui bantuan tersebut, pihaknya berharap dapat meringankan beban para korban.

“Kami mendukung upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial mitra CIMB Niaga Syariah dengan menyalurkan bantuan untuk para korban. Semoga dengan bantuan ini, masyarakat yang terdampak bencana dapat segera pulih untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala,” jelas dia, Kamis (4/2).

Selain bantuan Dana Kebajikan, UUS terbesar dari sisi aset di Indonesia ini juga mendistribusikan dana zakat dari nasabah sebesar Rp 750 juta kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah.

Dana tersebut digunakan LAZ untuk beragam program mulai dari donasi hingga pemberdayaan mustahik sehingga memberikan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. “Melalui beragam program bantuan tersebut, CIMB Niaga Syariah ingin terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” tutup Pandji.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/cimb-niaga-syariah-salurkan-bantuan-untuk-korban-dampak-bencana-alam/

Share:

Read More

Sri Mulyani: Saya Tegaskan Tidak Ada Pungutan Baru untuk Pulsa

 JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak memungut pajak baru untuk pembelian pulsa. Namum, pemerintah hanya menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak.

Penyederhanaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan atau Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

“Jadi kalau kita bicara tadi seolah-olah ada PMK ini memungut suatu pajak baru (padahal tidak),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) scara virtual, Senin (1/2).

Sri Mulyani menjelaskan regulasi tersebut hanyalah penyederhanaan atas mekanisme pemajakan yang selama ini sudah ada. Selama ini, PPN pulsa dipungut pada setiap rantai distribusi.

Mulai dari operator telekomunikasi, distribusi utama di tingkat 1, distribusi besar tingkat 3, hingga ke pedagang eceran. Mekanisme lama menimbulkan masalah lantaran distributor kecil dan pengecer itu kesulitan dalam melaksanakan aturan lama.

“PMK ini tujuannya adalah menyederhanakan sehingga tidak membebani kepada distributor kecil dan pengecer. Namun, pemungutan PPN itu hanya sampai pada distributor tingkat 2, atau pada level server,” jelasnya.

Sri Mulyani menyampaikan, aturan disederhanakan guna memberikan kepastian hukum dan bukan pungutan pajak baru. “Jadi, saya tegaskan PMK ini lebih untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum, bukan suatu pajak baru atau pungutan yang baru,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/sri-mulyani-saya-tegaskan-tidak-ada-pungutan-baru-untuk-pulsa/

Share:

Read More