Jakarta -
25 proyek infrastruktur kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) siap dilelang sepanjang 2021 ini. Total nilai 25 proyek tersebut Rp 286,8 triliun.
"Yang ready to offer itu artinya yang siap untuk dilelangkan yaitu adalah sejumlah 25 proyek dengan nilai Rp 286,8 triliun ini skemanya adalah skema investasi," ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Senin (1/2/2021).
Sebanyak 21 proyek yang siap lelang adalah jalan dan jembatan mulai dari Jalan tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg sampai proyek Jembatan Tanah Bumbu-Pulau Laut. Estimasi nilai investasi untuk 21 proyek jalan dan jembatan yang dilelang itu sebesar Rp 263,518 triliun.
"Kita lihat memang mayoritas adalah di subsektor jalan dan jembatan mulai dari yang nomor 1 Jalan tol Kamal-Teluk Naga sampai no.21 Tanah Bumbu - Pulau Laut ," tambahnya.
Selain itu, ada juga 2 proyek bendungan yang siap dilelang yaitu Bendungan Merangin dan Bendungan Matenggeng dengan estimasi biaya Rp 9,6 triliun.
"Lalu Rusun Cisaranten, Bina Harapan bina harapan ini estimasi biaya investasinya adalah Rp 1,1 triliun," paparnya.
Terakhir, proyek SPAM Ir. Hj. Juanda pun siap dilelang dengan estimasi investasi Rp 12,6 triliun.
"Dan yang terakhir adalah SPAM ir. hj. juanda estimasi investasinya adalah 12,6 triliun," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kementeriannya sudah memulai lelang dini 4.694 paket proyek infrastruktur 2021 dari total 5.426 paket senilai Rp 58,1 triliun. Lelang dini dilakukan untuk mendorong percepatan belanja modal demi mendukung pemulihan ekonomi nasional.
"Ibu bapak sekalian atas perintah presiden, maka PU telah mulai memberlakukan tender dini (lelang dini) sejak Oktober (2020) dan telah ditandatangani kontrak jadi sejak Oktober sebanyak 4.694 paket dari total 5.426 paket senilai Rp 58,1 triliun," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (21/1/2021).
Basuki merinci dari total 4.694 paket infrastruktur itu 209 paket diantaranya sudah ditandatangani sejak Desember 2020, 1.731 paket diteken pada Januari 2021. Sisanya, ditarget selesai pada setelah Maret 2021 atau April 2021.
"Rinciannya Desember 2020 telah ditandatangani 209 paket ini berdasarkan surat Ibu Menteri Keuangan yang membolehkan penandatanganan kontrak namun efektifnya setelah Januari. Kemudian pada Januari 2021 akan ditandatangani total 1.730 paket yang kemarin tanggal 15 Januari disaksikan oleh bapak presiden ditandatangani 1.151 paket," paparnya.
"Februari 2021 akan ditandatangani lagi 1.133 paket proyek infrastruktur dan pada Maret 2021, 1.621 paket dan akan diselesaikan lanjutannya setelah Maret Jadi mudah-mudahan ini akan lebih cepat dari tahun lalu," tambahnya.
